![](https://pakmul.id/wp-content/uploads/2022/04/IMG-20220412-WA0097-450x250.jpg)
Mulyanto Minta Pemerintah Terbuka Soal Sumber Dana Pembelian Saham PT. Vale
Jakarta (20/2) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai sumber dana pembelian saham PT. Vale. Ia menyebut setelah tercapai
Jakarta (20/2) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah menjelaskan kepada publik mengenai sumber dana pembelian saham PT. Vale. Ia menyebut setelah tercapai
Jakarta (30/11) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) proaktif lakukan kajian terkait rencana Pemerintah
Jakarta (25/11) – Terkait perubahan komposisi saham (divestasi) PT. Vale Indonesia, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Menteri BUMN Erick Thohir
Jakarta (5/6) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, ingatkan Menteri ESDM, Arifin Tasrif, tidak melakukan kebohongan publik terkait data target lifting minyak yang dipaparkan
Jakarta (3/5) – Untuk mendapat kejelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga PT. Freeport Indonesia (PTFI), Komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri ESDM untuk memberikan
Jakarta (18/4) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menganggap Pemerintah gagal menata manajemen risiko di Pertamina. Akibatnya dalam waktu berdekatan sedikitnya empat fasilitas operasi
Jakarta (17/4) – Menteri BUMN Erick Thohir diminta DPR mengingatkan PT Freeport Indonesia agar patuhi aturan UU Minerba terkait larangan ekspor konsentrat tembaga mulai Juni
Jakarta (20/3) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menegaskan hingga saat ini DPR dan pemerintah belum permah membahas besaran dan skema subsidi pembelian kendaraan
Jakarta (5/8) – Seiring turunnya harga minyak dunia, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kurang logis kalau Pemerintah malah menaikannya. Mulyanto justru minta Pemerintah
Jakarta (29/7) – Jelang hari H pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak mempersulit masyarakat kecil mendapatkan haknya.
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng