PROFIL
Dr. H. Mulyanto M. Eng. Lahir di Jakarta, 26 Mei 1963. Terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada Pemilu tahun 2019 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Daerah Pemilihan Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
Anggota Majelis Syura PKS (2015-2020) ini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, anggota Badan Legislasi (Baleg) dan anggota Komisi VII yang membidangi masalah Ilmu Pengetahuan-Teknologi (IPTEK), Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Lingkungan Hidup, periode 2019-2024.
Sebelum sebagai politisi, karir doktor nuklir lulusan Tokyo Institute of Technology, Jepang tahun 1995 ini, dimulai dari dunia ilmiah sebagai peneliti di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Selama 15 tahun ia menulis lebih dari 100 makalah dan 15 buku, baik dalam bentuk prosiding maupun jurnal international terkait manajamen limbah nuklir. Mengikuti seminar nasional maupun internasional; membimbing mahasiswa, dll.
Namun jalan hidup membawanya ke dalam dunia birokrasi. Pada tahun 2005 dimulai dari tugas sebagai Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Sistem Informasi dan Pengawasan, Ia mulai menekuni “bidang pengawasan”. Ketekunannya dalam bidang ini membuahkan kepercayaan Menteri Pertanian untuk ditugaskan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2007.
Sebagai Inspektur Jenderal, Mulyanto yang biasa disapa Pak Mul dikenal sebagai pelopor gerakan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sejumlah program terobosan terkait WBK dirancang dan dieksekusinya secara komprehensif. Beberapa program WBK yang digulirkan berhasil mendapat dua penghargaan Rekor MURI untuk kategori: pertama, Penyelenggara Pelatihan Wilayah Bebas Korupsi Terbesar. Dan kedua, Pelopor dalam Menyelenggarakan Konsep WBK. Karena gerakan ini pada tahun 2009 Kementerian Pertanian mendapat beberapa penghargaan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN & RB serta KPK, sebegai Kementerian Berintegritas Tinggi. Pada periode ini pula Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Anton Apriyantono berhasil mewujudkan swasembada beras nasional.
Secara pribadi, sepuluh tahun kemudian, yakni pada tahun 2020 Mulyanto dianugerahi Menteri Pertanian sebagai: Tokoh Penggerak Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Konsep WBK diadopsi dan menginspirasi Kementerian PAN & RB serta KPK untuk mengembangkan program serupa.
Karir Mulyanto, yang mengalir seperti sungai, membawanya berlabuh ke Kementerian Riset dan Teknologi. Ia dipercaya pada tahun 2010 sebagai Sekretaris Kementerian (Sesmen). Melalui Forum Sesmen-Sestama lingkup Ristek, yang dikembangkannya, Mulyanto berhasil mendorong Ristek dan LPNK-nya mendapat penghargaan di bidang Reformasi Birokrasi.
Selama masa itu, alumni PPSA XV Lemhannas RI tahun 2007 ini berkesempatan mengayakan pengalaman birokrasinya sebagai pengawas dalam kepengurusan BUMN antara lain sebagai Komisaris Utama PT. Pertani (persero) dan Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I.
Senja pengalaman birokrasi Mulyanto datang pada tahun 2015. Ia mengambil “pensiun dini” dari birokrasi di usia 52 dan memasuki dunia politik. Tentu sikap ini bukan tanpa latar-belakang. Sebelumnya pada awal Era Reformasi tahun 1998, bersama teman-teman alumni luar negeri, Mulyanto turut serta mendirikan Partai Keadilan (PK) menjadi anggota Dewan Pendiri dan Majelis Syuro partai tersebut.
Karena peraturan perundangan, saat itu ia memilih untuk tetap berkarir di birokrasi. Namun, kini, setelah pengalaman ilmiah dan birokrasinya memasuki senja hari, panggilan untuk berkhidmat pada bidang yang strategis politik begitu kuat.
Pada tahun 2015, Mulyanto bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan, dimana Ia turut serta mendirikannya. Ia ditugaskan sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) dan juga Anggota Majelis Syura, Periode Tahun 2015-2020. Dan kembali terpilih menjadi Anggota Majelis Syura untuk periode 2020-2025.
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng