PKS: Kurang Logis Menaikan Harga BBM Saat Harga Migas Dunia Turun

Jakarta (5/8) – Seiring turunnya harga minyak dunia, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kurang logis kalau Pemerintah malah menaikannya. Mulyanto justru minta Pemerintah menurunkan harga BBM nonsubsidi. Ia minta Pemerintah konsekuen dengan pola penghitungan harga jual BBM nonsubsidi yang mengikuti harga minyak dunia.

“Pemerintah jangan mau enaknya sendiri. Saat harga minyak dunia tinggi, harga BBM nonsubsidi dinaikan. Sekarang saat harga minyak dunia turun, harga BBM bersubsidi tetap tinggi juga,” kata Mulyanto.

Mulyanto mempertanyakan alasan Pemerintah menaikan harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia turun. Menurutnya, keputusan Pemerintah menaikan harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia turun tidak logis dan merugikan masyarakat.

Pemerintah harusnya meringankan beban masyarakat. Bukan justru menambah berat.

“Jadi terkesan janggal, saat harga minyak dunia turun malah menaikan harga jual BBM nonsubsidi,” tegas Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan Pemerintah bahwa keputusan menaikan harga BBM nonsubsidi secara beruntun dan serempak untuk beberapa varian dapat memicu inflasi. Ia khawatir kenaikan harga BBM nonsubsidi ini akan mendorong masyarakat bermigrasi mengkonsumsi ke BBM bersubsidi. Bila hal tersebut sampai terjadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekurangan stok BBM bersubsidi.

“Sebab kuota BBM bersubsidi kan terbatas. Bahkan kabar terakhir menyebutkan cadangan BBM bersubsidi kita hanya cukup sampai bulan November,” terang Mulyanto.

Seperti diketahui pada Juli 2022 harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar USD 106,7 per barel. Harga itu telah mengalami penurunan sebesar USD 10,89 per barel dari harga bulan sebelumnya yaitu USD 117,62 per barel.

Sementara harga minyak dari WTI Crude di awal Agustus ini sudah jatuh di bawah harga USD 90 per barel. Begitu juga harga minyak dari Brent Crude yang mendekati USD 92 per barel.

Berita Pak MUL lainnya

https://pks.id/content/harga-batubara-dunia-melesat-wakil-ketua-fpks-minta-pemerintah-perketat-dmo

Total Views: 1857 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

PKS: Presiden Melanggar UU NO. 13 Tahun 2022

Jakarta (30/11) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, menganggap Presiden telah melanggar UU No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasalnya dalam

DPR Dukung Kapolri Tangkap Ismail Bolong

Jakarta (25/11) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengapresiasi langkah proaktif Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, yang memerintahkan jajarannya menangkap oknum pelaku beking penambangan liar.

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng