Jakarta (27/6) – Mundurnya beberapa perusahaan asal Eropa dalam proyek pengelolaan kawasan pertambangan di Indonesia menandakan ada masalah serius terkait kebijakan pertambangan sekarang ini. Anggota
Jakarta (20/3) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Jokowi mencabut mandat dan membubarkan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin
Jakarta (14/12) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukan tema pengelolaan tambang nasional dalam acara debat
Jakarta (7/12) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pesimistis Pemerintahan Joko Widodo dapat menertibkan praktik penambangan ilegal (ilegal mining) yang marak terjadi jelang pelaksanaan
Jakarta (25/7) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut saat ini Indonesia sedang mengalami darurat penambangan ilegal (ilegal mining). Belum jelas kabar siapa pelaku
Jakarta (19/4) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta pemerintah merevisi PP No.96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Aturan dalam PP
Jakarta (17/2) – Menteri ESDM perlu mengawasi implementasi UU No. 3/2020 tentang Minerba dan peraturan turunannya, terkait dengan sentralisasi perizinan dari Pemerintah Daerah menjadi ke
Jakarta (15/2) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Kementerian ESDM turun tangan terkait insiden penolakan tambang emas di Kecamatan Kasimbar dan Tinombo Selatan,
Jakarta (27/3) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menindak tegas perusahaan penambang batu bara yang terbukti melanggar ketentuan kuota penjualan batu bara
Jakarta (26/3) – PKS mendesak Pemerintah melaksanakan kebijakan hilirisasi nikel dengan sungguh-sungguh. Jangan tanggung-tanggung alias “setengah hati”, yang menghasilkan produk bahan baku setengah jadi dengan
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng