Jakarta (15/9) Anggota Badan Legislasi DPR RI dari PKS, Mulyanto, sayangkan keputusan Pemerintah mencabut pasal-pasal terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Migas dalam
Jakarta (20/8) Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, kritik isi RUU Cipta Kerja yang menghilangkan peran DPR dalam penentuan besaran tarif dasar
Jakarta (14/8) – Fraksi PKS DPR RI menilai isi RUU Cipta Kerja terkait pengaturan hak dan kewajiban tenaga kerja sangat timpang dan merugikan pekerja. Dalam
Jakarta (13/8) – Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dikebut, padahal sekarang masih masa reses DPR.
Jakarta (11/8) – Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai ketentuan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat berbahaya bagi dunia pendidikan
Jakarta (11/8) Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menegaskan bahwa hambatan utama pengembangan investasi adalah korupsi dan birokrasi pemerintah yang
Jakarta (8/8) – Salah satu ketentuan kontroversial RUU Cipta Kerja adalah bahwa RUU setebal lebih dari 1.000 halaman itu sangat sentralistik, mencabut kewenangan Pemerintah Daerah
Jakarta (6/8) Fraksi PKS DPR RI menagih janji Pemerintah untuk mencabut klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang dibahas DPR RI. Wakil Ketua Fraksi
Jakarta, (3/8) Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah menolak permohonan relaksasi pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah harus
Jakarta (24/6) – Rencana Pemerintah mendatangkan vaksin anti-corona dari China mendapat tanggapan luas dari masyarakat. Di media sosial marak disuarakan kekhawatiran atas keamanan vaksin yang
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng