Jakarta (25/4) – Seiring melonjaknya harga batu bara global Pemerintah diminta mengevaluasi tata kelola dan tata niaga emas hitam tersebut agar tercipta keadilan bagi masyarakat.
Jakarta (3/1) – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, heran dengan sikap Pemerintah yang ingin menggratiskan royalti hilirisasi batu bara. Rencana tersebut
Jakarta (6/8) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Kementerian ESDM aktif mendorong perusahaan batu bara melakukan kontrak kerjasama dengan PLN terkait domestic market
Jakarta (4/8) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah menaikan kompensasi ekspor batu bara kepada pengusaha yang tidak atau belum melakukan kontrak kerjasama
Jakarta (1/2) – Tepat satu bulan, tanggal (1/2) larangan ekspor batu bara dari Pemerintah berakhir. Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah kembali terapkan
Jakarta (19/1) – Rencana Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara secara tidak langsung menyalahi amanat UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba. Sebab
Jakarta (2/1) – Kebijakan Pemerintah melarang ekspor batu bara selama satu bulan hendaknya disertai dengan penegakkan aturan domestic market obligation (DMO). Pemerintah harus memperketat pelaksanaan
Jakarta (19/11) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah tetap berlakukan aturan domestic market obligation (DMO) atau prioritas penjualan di dalam negeri bagi
Jakarta (7/4) – Kenaikan Harga Batu Bara Acuan (HBA) bulan April 2021, yang lebih dari 80 USD/ton diperkirakan akan berlanjut pada bulan-bulan berikutnya, bahkan menembus
Jakarta (27/3) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menindak tegas perusahaan penambang batu bara yang terbukti melanggar ketentuan kuota penjualan batu bara
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng