Jakarta, (10/1) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Mulyanto minta Pemerintah memperbaiki keseimbangan primer Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan meningkatkan penerimaan dari sektor Migas. Hal ini perlu dilakukan untuk mengimbangi tidak tercapainya target pendapatan Negara dari sektor pajak. Menurut Mulyanto, peningkatan pendapatan melalui sektor migas masih mungkin dilakukan mengingat produksi migas saat ini masih kurang optimal.
Keseimbangan primer adalah penerimaan Negara dikurangi belanja, di luar pembayangan bunga utang. Idealnya posisi pendapatan lebih besar daripada belanja negara. Dengan demikian kondisi keuangan dapat dikatakan aman.
Sementara jika pendapatan lebih kecil daripada belanja maka kondisi keuangan Negara disebut defisit.
Pada tahun 2017 kesimbangan primer APBN mencapai minus Rp 124,5 T, tahun 2018 mencapai minus Rp 11,5 T dan tahun 2019 mencapai minus Rp 77,5 T. Melihat perbandingan data tersebut Mulyanto sangat khawatir dan minta Pemerintah lebih cermat dalam membuat asumsi pendapatan dan belanja Negara, terutama terkait dengan pendapatan dari sektor migas.
“Pemerintah gagal menjaga kesimbangan primer APBN. Menghadapi kondisi ini Pemerintah harus berani ambil keputusan untuk meningkatkan jumlah pendapatan Negara melalui sektor migas. Pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM dan SKK Migas perlu menghitung asumsi lifting migas secara logis dan realistis. Karena besaran asumsi lifting dan harga minyak sangat berpengaruh pada besaran APBN. Jangan terobsesi pada target yang besar tapi dalam prakteknya sulit diwujudkan. Perhitungan yang tidak cermat itu bisa membuat kesimbangan primer APBN terus negatif,” ujar Mulyanto.
Dalam hal pembelanjaan Mulyanto juga minta Pemerintah berani mengurangi impor migas. Mulyanto melihat sudah waktunya Pemerintah membangun kilang-kilang baru untuk meningkatkan produksi migas. Dengan pembangunan kilang-kilang baru ini diharapkan kontribusi pendapatan melalui sektor migas bisa mencapai 30%.
“Pemerintah harus berani mengurangi impor migas secara bertahap sambil meningkatkan proses pengolahan minyak mentah di dalam negeri. Jika hal ini dapat dilakukan secara konsisten diperkirakan dapat mengurani defisit transaksi berjalan hingga USD 16 miliar atau setara dengan Rp 230 triliun. Ini bukan angka yang kecil. Dan tentu akan sangat baik bagi keuangan Negara,” tegas Mulyanto.
