Jakarta, (10/1) – PKS menolak rencana Pemerintah melakukan impor gas untuk menekan harga jual ke kalangan industri. Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, impor bukan solusi tepat untuk mengatasi harga jual gas yang dinilai masih tinggi.
Pemerintah, kata Mulyanto, jangan terjebak oleh permainan spekulan impor yang mengiming-imingi harga murah diawal tapi justru akan merusak tata kelola gas dalam negeri.
“Untuk jangka pendek opsi impor mungkin terkesan menarik karena pihak produsen menjanjikan harga lebih murah. Tapi kita tidak bisa jamin harga ini bisa berlaku untuk jangka waktu yang lama,” tegas Mulyanto.
Daripada mengimpor gas, kata Mulyanto, sebaiknya Pemerintah melakukan efisiensi produksi. Sejauh ini tingginya harga gas ke kalangan industri justru disebabkan oleh tingginya harga produksi.
“Pemerintah jangan hanya mencari untung jangka pendek. Kalau impor gas dilakukan bukan tidak mungkin justru akan mengganggu keberadaan kilang-kilang gas yang berproduksi selama ini,” ujar Mulyanto.
Selain efisiensi Mulyanto juga meminta Pemerintah menambah kuota Domestic Market Obligation. Hal ini perlu untuk menjamin ketersediaan gas bagi kalangan industri dan masyarakat.
“Kita dukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan DMO gas dan mengurangi jatah bagi hasil pemerintah untuk menurunkan harga jual gas. Tapi kalau impor, kita akan tolak,” tegas Sekretaris Majelis Pertimbangan PKS ini.
Menurut Mulyanto, saat ini saja defisit neraca perdagangan Indonesia sudah besar akibat impor minyak mentah. Angka ini dipastikan akan naik jika ditambah adanya impor gas.
