Jakarta (8/2) – Fraksi PKS DPR RI minta pendalaman dulu dan menolak pembahasan lebih lanjut revisi kedua atas Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). Anggota Badan…

Jakarta (7/2) – Menyusul diterapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) komoditas crude palm oil (CPO) akhir Januari 2022, Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto minta Pemerintah bentuk tim pengawas. Tim…

Jakarta (5/2) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah tidak mengintegrasikan badan penelitian dan pengembangan (balitbang) kementerian teknis ke dalam BRIN, apalagi yang terkait riset hayati seperti Balitbang…

Jakarta (4/2) – Untuk menanggulangi kekosongan persediaan minyak goreng di berbagai daerah, Wakil Ketua FPKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto minta Pemerintah gencarkan operasi pasar. Berdasarkan pantauan Mulyanto,…

Jakarta (3/2) – Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) seharusnya masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) terlebih dahulu, agar pelaksanaannya cermat, bertahap dan terencana, baik dari segi…

Jakarta (2/2) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah menunda kebijakan pemindahan Ibu Kota Baru Negara (IKN) sebelum ada hasil kajian objektif tentang potensi bencana geologi di wilayah…