Jakarta (21/1) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menuding pembentukan holding dan subholding PLN oleh Menteri BUMN sebagai bentuk liberalisasi ketenagalistrikan nasional. Ia menyebut dengan pembentukan holding dan subholding…

Jakarta (20/1) – Anggota Badan Legislatif DPR RI dari FPKS, Mulyanto minta proses harmonisasi RUU BUMN mengatur beberapa hal strategis tentang pengelolaan keuangan, perpindahan status kepemilikan aset dan aturan BUMN…

Jakarta (19/1) – Rencana Pemerintah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara secara tidak langsung menyalahi amanat UU No. 3 tahun 2020 tentang Minerba. Sebab paradigma UU Minerba itu mengutamakan…

Jakarta – Memperhatikan segala dampak negatif yang akan terjadi akibat perubahan status kelembagaan penelitian biologi molekuler Eijkman, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah mau mendengar masukan para ahli.…

Jakarta (14/1) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan PKS menolak rencana Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Maeves) Luhut Binsar Panjaitan mencabut kebijakan Domestic Marketing Obligation (DMO) untuk…

Jakarta (13/1) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah membatalkan peleburan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian ke BRIN. Mulyanto menyebut proses peleburan balitbang pertanian saat ini sangat…