Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Desak Gibran Dan Ganjar Ungkap Siapa Beking Tambang Ilegal Di Solo

Jakarta (8/12) – Terkait adanya beking orang besar di penambangan liar Solo, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Walikota Solo, Gibran Rakabuming dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, melapor kepada aparat kepolisian nama-nama yang diduga menjadi beking penambangan liar di wilayah pemerintahannya.

Ia minta Walikota dan Gubernur menggunakan wewenangnya secara penuh untuk menertibkan tindakan melawan hukum tersebut. Bila perlu melaporkan nama-nama tersebut langsung ke Presiden Joko Widodo. Supaya Presiden dapat memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk ikut menertibkan aksi beking oleh orang besar ini.

“Ini isu sederhana. Semua sudah ada aturannya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah diatur kewenangannya masing-masing. Tinggal dijalankan.

Bila benar di lapangan ditemukan pelanggaran yang dibeking orang besar maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah melaporkannya ke aparat berwenang. Bukan malah sekedar mengumbar isu di media tapi tidak menyelesaikan masalah,” ujar Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait penertiban penambangan liar di wilayahnya. Bila menemukan kendala atau hambatan dalam proses penertiban maka Pemerintah jangan sungkan menempuh jalur hukum. Bukan malah membiarkan oknum-oknum pejabat yang menjadi beking leluasa melancarkan aksinya.

“Pemerintah Pusat mestinya segera mengatasi soal ini, termasuk juga soal tambang di Kalimantan Timur. Ini kan menjadi preseden buruk hubungan pusat-daerah. Selain bocornya penerimaan negara yg semestinya diperoleh.

Kekayaan alam indonesia yang semestinya dapat memakmurkan, terkesan hanya menjadi bancakan oknum. Ini tidak sehat secara ekonomi dan politik,” tegas Mulyanto.

Wakil Ketua Fraksi PKS tersebut menyebutkan sudah saatnya Pemerintah bertindak tegas kepada oknum beking penambangan liar. Karena itu perlu komitmen dan keberanian untuk memberantas perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama. Pemerintah harus punya kemauan kuat untuk memberantas beking penambangan liar ini secara tuntas.

“Usut semua, mulai dari operator lapangan, jaringan sampai ke dalangnya. Jangan kasih kendor,” tandas Mulyanto.

Sumber Foto : antara foto (M. Taufan)

Berita Pak MUL lainnya

https://www.google.com/amp/s/bisnis.tempo.co/amp/1665744/ada-beking-tambang-ilegal-jawa-tengah-politikus-ini-minta-pemerintah-segera-tuntaskan

Total Views: 2199 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

PKS: Preseden Buruk, Presiden Langgar UU PPP

Jakarta (25/1) – Anggota Komisi VII DPR RI, dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut Pemerintah telah melanggar ketentuan UU No.13 Tahun 2022, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng