Soal Subsidi Pembelian Mobil Listrik, PKS Usul Pemerintah Prioritaskan Subsidi Mobil Listrik Esemka

Jakarta (5/12) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah menghentikan wacana mensubsidi pembelian motor dan mobil listrik. Menurutnya, ide tersebut tidak realistis karena disampaikan saat keuangan negara sedang bermasalah.

Ia usul, kalau mau, Pemerintah mensubsidi pembelian mobil listrik Esemka saja. Karena subsidi yang disalurkan akan bermanfaat bagi pengembangan industri otomotif dalam negeri.

“Daripada mensubsidi pembelian motor dan mobil listrik buatan luar negeri, lebih baik Pemerintah mensubsidi pembelian mobil listrik Esemka. Itu barang bagus. Asli karya anak bangsa,” kata Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah jangan melupakan keberadaan mobil Esemka. Karena mobil ini diperkenalkan dan dipromosikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tak heran, bila dalam kondisi belum jadi saja sudah dipesan 60 ribu unit.

“Saya yakin masyarakat akan menyambut baik usul pemberian subsidi pembelian mobil listrik Esemka ini. Masyarakat akan berbondong-bondong memenuhi dealer-dealer penjualan mobil Esemka dimana pun berada.

Dulu saja, tanpa ada subsidi, pesanannya sudah mencapai 60 ribu unit. Apalagi nanti kalau sudah diberi subsidi, saya perkirakan jumlah pesanannya bisa sampai tiga atau empat kali lipat,” kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan subsidi pembelian mobil listrik Esemka ini akan berdampak baik pertumbuhan ekonomi nasional. Karena semakin banyak subsidi, semakin banyak orang yang pesan mobil Esemka. Selanjutnya makin banyak pula tenaga kerja yang terserap.

“Ini akan menjadi momentum kebangkitan industri otomotif nasional. Dan sebagai anak bangsa, kita semua pasti akan dukung. Malaysia dan Vietnam saja bakal mental melihat perkembangan ini,” singgung Mulyanto.

Sumber Foto : antara / Aloysius Jarot Nugroho

Berita Pak MUL lainnya

https://poskota.co.id/2022/12/03/komisi-vii-dpr-tolak-subsidi-pembelian-kendaraan-listrik-sebab-sarat-kepentingan-kelompok-pengusaha

Total Views: 1908 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

PKS: Preseden Buruk, Presiden Langgar UU PPP

Jakarta (25/1) – Anggota Komisi VII DPR RI, dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut Pemerintah telah melanggar ketentuan UU No.13 Tahun 2022, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng