Untuk Optimalkan Penerimaan Negara, PKS: Daripada Kenakan Pajak Ekspor, Lebih Baik Maksimalkan Royalti Progresif

Jakarta (3/8) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai porsi penerimaan negara atas ekspor komoditas batu bara kurang maksimal. Padahal tiap tahunnya nilai ekspor komoditas emas hitam ini terus meningkat. Karena itu ia minta Pemerintah merevisi PP. 15/2022 tentang penerimaan negara dari royalti ekspor batu bara.

“PP yang berlaku sekarang masih kurang adaptif dengan perubahan Harga Batu Bara Acuan (HBA). Sehingga nilai pendapatan negara tidak dapat maksimal,” kata Mulyanto.

Saat ini PP hanya mengatur 5 layer HBA. Semakin tinggi harga HBA maka prosentase pajaknya semakin tinggi. Dari rentang prosentase pajak 14 persen sampai 28 persen. Ketika HBA di atas USD 100/ton, maka pajaknya menjadi 28 persen.

“Jadi menurut saya untuk mengoptimalkan penerimaan negara, maka royalti progressif untuk ekspor batubara yg berlaku efektif bulan Mei 2022 ini harus konsisten dijalankan. Royalti Ini yang lebih realistis. Tidak usah berupa pengenaan pajak ekspor batu bara,” terangnya.

Mulyanto juga usulkan jenjang royalti progresif ekspor batubara ini ditambah 2 layer lagi sehingga jadi 6 layer. Yakni untuk: untuk HBA di atas 200/ton dikenakan royalti 33 persen dan untuk HBA di atas USD 300/ton dikenakan royalti 38 persen.

“Karena ketentuan royalti progresif itu APBN semester I tahun 2022 surplus,” imbuh Mulyanto.

Mulyanto menambahkan sejak awal tahun 2022, HBA ini terus naik dari USD 158/ton di bulan januari menjadi sebesar US 319/ton untuk Juli 2022. Dua kali lipat lebih.

PP No. 15/2022 yang terbit bulan April 2022 ini kelihatannya tidak mengantisipasi HBA yang mencapai setinggi seperti sekarang ini.

“PP ini perlu direvisi,” tandasnya.

Berita Pak MUL lainnya

https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/anggota-dpr-komisi-vii-usulkan-royalti-progresif-batubara-iupk-ditambah-dua-layer

Total Views: 1804 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

PKS Minta Pemerintah Bentuk Kembali BATAN

Jakarta (9/12) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah membentuk kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Ia menilai pembentukan badan tersebut perlu karena

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng