Jakarta (15/7) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mendesak Pemerintah segera membentuk satgas pertambangan tanpa izin (PETI), menyusul terjadinya bencana longsor besar tambang emas
Jakarta (5/4) – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut terbongkarnya kasus korupsi timah senilai Rp. 271 triliun hanyalah puncak gunung es dari
Jakarta (10/8) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak aparat penegak hukum menguak secara komprehensif dan menyeluruh kasus pertambangan nikel ilegal yang menyebabkan kerugian
Jakarta (31/7) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, prihatin atas musibah terkurungnya delapan orang penambang di tambang emas ilegal di Grumbul Tajur, Desa Pancurendang,
Jakarta (24/3) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menenggarai terjadi tarik menarik kepentingan dalam pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan penambangan ilegal (PETI). Buktinya hingga
Jakarta (30/1) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Presiden Joko Widodo tegas hadapi perusahaan tambang yang enggan membangun smelter sesuai target yang ditentukan
Jakarta (25/11) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengapresiasi langkah proaktif Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, yang memerintahkan jajarannya menangkap oknum pelaku beking penambangan liar.
Jakarta (14/7) – Keputusan PTUN Manado membatalkan izin lingkungan PT Tambang Mas Sangihe (TMS) pada 2 Juni 2022, harus dihormati oleh siapapun yang terkait. Meskipun
Jakarta (23/2) – Kontraktor Pelaksana pembangunan dinding tanggul, pembukaan akses quarry dan pertambangan andesit di Desa Wadas, PT. Pembangunan Perumahan (PT. PP) diminta untuk mengurus
Jakarta (19/2) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Presiden Jokowi harus segera bertindak terkait status penambangan batuan andesit di Desa Wadas. Presiden jangan
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng