Jakarta (15/4) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah merespon surat Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait tagihan utang pembayaran selisih harga minyak
Jakarta (26/7) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah jangan melepas tata kelola minyak goreng kepada mekanisme pasar secara keseluruhan. Pemerintah harus ambil
Jakarta (25/7) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah berhati-hati terhadap rencana mencabut kebijakan DMO (domestic market obligation)-DPO (domestic price obligation) untuk CPO
Jakarta (11/7) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah segera bertindak mengatasi ketimpangan harga jual migor dengan harga CPO yang kian melebar. Saat
Jakarta (7/7) – Menanggapi diluncurkannya produk minyak goreng ekonomis bermerek Minyakkita oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag), Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah konsisten. Mulyanto
Jakarta (30/6) – Janji Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, untuk memperbaiki tata kelola minyak goreng (migor) dipertanyakan, Anggota Komisi
Jakarta (27/6) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menolak rencana pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk pembelian minyak goreng (migor). Menurutnya, akar masalah
Jakarta (21/6) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengecam pernyataan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, yang menyebut tidak ada mafia di balik kemahalan dan kelangkaan
Jakarta (17/6) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengkritik ide Menteri Perdagangan yang baru dilantik, Zulkifli Hasan, yang ingin menghapus minyak goreng (migor) curah.
Jakarta (13/6) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menolak wacana penghapusan minyak goreng (migor) curah yang disampaikan Menteri Kooordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng