Jakarta (1/11) – Seiring rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang ditarget dapat mulai beroperasi pada tahun 2040, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto,
Jakarta (9/12) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah membentuk kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Ia menilai pembentukan badan tersebut perlu karena
Jakarta (24/1) – Fraksi PKS DPR RI akan mengusulkan pembentukan pansus apabila Pemerintah tetap memaksakan diri untuk melebur Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) ke Badan
Jakarta (21/5) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menegaskan Pemerintah dapat dianggap melanggar UU bila memaksakan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) melebur ke Badan
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mulyanto minta Pemerintah tidak membubarkan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lembaga Antariksa
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai keputusan Pemerintah yang ingin melebur Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) ke dalam Badan Riset dan Inovasi
Dr.H. Mulyanto, M.Eng. anggota Komisi VII DPR RI fraksi PKS dari Dapil Banten III, yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang, yang akrab
Serpong, (19/3) – Menyusul kejadian tercecernya limbah zat radioaktif di Perumahan Batan Indah, Serpong, akhir Februari lalu, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Republik Indonesia keluarkan
Jakarta, (18/2) – Di tengah ramainya kasus tercecernya limbah radioaktif di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS
Jakarta, (17/2) – Untuk mengantisipasi terulangnya kasus tercecernya zat/limbah radioaktif di wilayah pemukiman warga, Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS Mulyanto, minta Badan Pengawas
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng