Jakarta (4/2) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengecam sikap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang terkesan ikut campur urusan teknis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Mulyanto pun menanyakan kapasitas kelembagaan BPIP yang menjadi pembicara di Rapat Kordinasi Nasional Kemenristek/BRIN di Puspitek, Tangerang, 30 Januari 2020.
Menurut anggota Komisi VII DPR RI ini, tupoksi BPIP khusus terkait pembinaan ideologi Pancasila, bukan masuk ke masalah teknis organisasi lembaga riset dan inovasi.
“Kebablasan jika BPIP bicara soal kelembagaan BRIN. Biarkan Pemerintah bekerja sesuai dengan prinsip good governance,” tegas Mulyanto.
Mulyanto minta Pemerintahan Jokowi tegas dalam masalah profesionalisme dan good governance. Jangan sampai kementerian dan lembaga bekerja di luar tupoksi yang sudah digariskan. Pemerintah harus dijalankan berdasarkan sistem dan perundang-undangan. Bukan berdasarkan kepentingan orang perorang atau kelompok tertentu.
Mulyanto mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK) BRIN dibentuk untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbang-jirap) teknologi dari hulu ke hilir, mulai dari invensi hingga inovasi secara terintegrasi.
BRIN diarahkan menjadi satu-satunya lembaga pelaksana litbang-jirap IPTEK Pemerintah. Diharapkan dengan pembentukan BRIN terjadi konsolidasi, sinkronisasi, integrasi dan efisiensi pelaksanaan litbang-jirap IPTEK nasional.
Dengan tugas yang berat seperti itu, Mulyanto berharap BRIN bebas dari intervensi. BRIN harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan sistem manajemen yang tertata rapi. Mekanisme kordinasi dan pengawasannya harus sesuai dengan asas profesionalisme.
“Ujung-ujungnya kita berharap kehadiran BRIN bisa meminimalisasi kemungkinan tumpang tindih program litbang-jirap IPTEK dan menghindari terjadinya pemborosan agar riset yang sudah terbatas itu”, tandas Mulyanto.
