Jakarta (31/5) – Menyusul kunjungan Komisi VII DPR RI ke fasilitas smelter PT. Kalimantan Ferro Industry di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pasca insiden kebakaran, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai saatnya Pemerintahan baru ke depan menyetop program hilirisasi mineral yang ugal-ugalan.
Jangan karena ingin mengejar target investasi asing Pemerintah membiarkan investor membangun proyek secara ugal-ugalan. Akibatnya penerimaan negara tidak meningkat, sementara masyarakat dan lingkungannya yang dikorbankan.
“Ke depan, pembangunan harus bersifat inklusif dan berkesinambungan, dengan investasi yang berkualitas dan program hilirisasi dengan nilai tambah tinggi, sehingga negara dan rakyat benar-benar diuntungkan.
Ini kan aneh, kalau nanti terbukti benar, bahwa dokumen Amdal belum jadi, namun proyek smelter sudah diresmikan. Pasalnya jarak antara pabrik dan pemukiman penduduk hanya terpaut sejauh 21 meter.
Ini kan sangat riskan bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jadi wajar kalau dokumen Amdalnya diduga bermasalah,” kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu mendesak Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum segera memeriksa kasus ini dengan baik, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Negara nyaris tidak mendapat apa-apa dari hilirisasi ini, mengingat banyak insentif yang diberikan,” tegasnya.
