Wakil Ketua FPKS: Menteri BUMN Jangan Omdo Sikapi Indikasi Korupsi Krakatau Steel

Jakarta (29/9) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Menteri BUMN Erick Thohir ambil tindakan tegas terkait adanya indikasi korupsi di PT. Krakatau Steel. Erick bisa minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif untuk memperjelas adanya indikasi korupsi di BUMN tersebut.

“Menteri BUMN jangan omdo (omong doang). Kalau memang melihat ada indikasi korupsi di PT. Krakatau Steel sebaiknya langsung ambil tindakan. Segera lapor BPK agar dapat diketahui dengan pasti jumlah kerugian negara serta indikasi pelanggaran kepatuhan yang terjadi,” tegas Mulyanto.

Politisi PKS itu menambahkan Erick harus periksa semua pejabat yang bertanggungjawab. Tindakan ini penting dalam rangka penegakan hukum dan pelajaran bagi manajemen dalam mengelola BUMN ke depan.

“Karena kita menginginkan industri baja yang kokoh, memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi. Sehingga mampu memenuhi kebutuhan domestik dan melakukan ekspor produk ke luar negeri untuk meningkatkan devisa negara,” kata Mulyanto.

Mulyanto mengingatkan Erick agar tidak menganggap remeh dan membiarkan temuan korupsi ini. Sebab bila dibiarkan dapat menimbulkan keresahan. Padahal PT Krakatau Steel saat ini sedang bergeliat mencetak laba.

Sebelumnya diberitakan Menteri BUMN Erick Thohir menemukan indikasi korupsi di tubuh PT Krakatau Steel Tbk (Persero). Indikasi itu muncul dari utang perusahaan yang mencapai US$2 miliar atau Rp28,515 triliun (Kurs Rp14.257 per dolar AS).

Erick menjelaskan utang itu berasal dari investasi Krakatau Steel yang mencapai US$850 juta. Perusahaan sebelumnya menginvestasikan dana tersebut dalam proyek blast furnace. Dan ternyata proyek blast furnace mangkrak.

Total Views: 1401 ,
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

|| RILIS TERBARU

PKS: BUMN Khusus Perlu Diatur dalam RUU BUMN

Jakarta (20/1) – Anggota Badan Legislatif DPR RI dari FPKS, Mulyanto minta proses harmonisasi RUU BUMN mengatur beberapa hal strategis tentang pengelolaan keuangan, perpindahan status

PKS Minta Pemerintah Kembalikan Status Eijkman

Jakarta – Memperhatikan segala dampak negatif yang akan terjadi akibat perubahan status kelembagaan penelitian biologi molekuler Eijkman, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng