Tekait Pengelolaan Blok Masela, PKS Minta Pemerintah Tegas Terhadap Shell

Jakarta (31/5) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah berperan aktif menuntaskan masalah pengelolaan Blok Masela. Di saat Shell menyatakan mundur dari pengelolaan Blok tersebut, Pemerintah harus tegas ambil keputusan sehingga masalah tersebut lebih jelas, tidak menggantung seperti sekarang.

“Pemerintah harus tegas kepada Shell, perusahaan energi Belanda, terkait nasib Blok Migas Masela di Maluku. Jangan mau dipermainkan oleh perusahaan ini, sehingga operasional blok migas ini tersandera dan molor terus,” kata Mulyanto kepada media, Rabu (31/5/2023).

Sebelumnya direncanakan tahun 2027 Blok ini beroperasi. Lalu mundur menjadi tahun 2029. Kemudian dengan kondisi investasi seperti sekarang ini diperkirakan akan molor lagi. Bahkan nasibnya menjadi tidak jelas.

Menurut Mulyanto Pemerintah jangan sekedar gertak sambal dan masih tetap membuka opsi revisi dan perpanjangan POD (plan of development).

Sesuai regulasi yang ada maka 5 tahun sejak POD tahun 2019, yakni tahun 2024 apabila tidak ada kemajuan yang berarti maka blok ini harus diterminasi dan dikembalikan kepada negara. Kalau ini terjadi maka Shell tidak akan dapat apa-apa. Semua investasi yang ada akan hangus. Karena semuanya kembali menjadi milik negara.

“Tentu saja kita harus adil kepada Inpex yang terus konsisten dengan investasinya di Blok Masela. Mereka tetap harus diberi kesempatan dan prioritas untuk mengelola blok ini,” terang Mulyanto.

Mulyanto menyebut Komisi VII DPR RI akan menanyakan masalah ini dan kesiapan Pertamina untuk mengelola 35 persen hak partisipasi yang sekarang ini masih dimiliki Shell. Termasuk juga opsi terminasi Blok Masela pada tahun 2024.

Kalau tahun 2024 ini Blok Masela dikembalikan kepada negara maka Pemerintah dapat melelangnya dengan prioritas untuk BUMN alias Pertamina. Nah, bila ini terjadi maka Pertamina bisa dapat Blok Masela ini secara “gratis”.

“Tahun 2024 kan sebentar lagi jadi harusnya Shell mempertimbangkan soal ini dengan serius. Kalau mau mundur ya mundur dengan baik dan bertanggungjawab. Jual kepada investor yang berminat. Jangan menggantungnya,” tandas Mulyanto.

Berita Pak MUL Lainnya

https://www.google.com/amp/s/www.tvonenews.com/amp/berita/126199-legislator-pks-minta-jokowi-cabut-izin-ekspor-pasir-laut-dinilai-bahayakan-lingkungan

Total Views: 1617 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng