Tangerang, (28/12) – Wakil Ketua FPKS DPR-RI, Mulyanto menyambut baik keputusan Pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif dasar listrik awal tahun 2020. Keputusan tersebut dinilai tepat karena mengindarkan masyarakat dari tambahan beban ekonomi setelah menghadapi kenaikan iuran BPJS di waktu yang sama.
Mulyanto menyebutkan pembatalan tersebut sejalan dengan aspirasi masyarakat yang disuarakan oleh PKS.
“Kita patut bersyukur karena pada akhirnya Pemerintah berani mengambil keputusan yang tepat. Kita berharap setelah diumumkan keputusan pembatalan rencana kenaikan tarif dasar listrik ini tidak ada lagi isu yang membuat masyarakat khawatir,” seru Mulyanto di sela acara reses masa persidangan I, tahun 2019, DPR-RI, di Tangerang, Sabtu (28/12).
Mulyanto berharap semoga keputusan yang ditetapkan pemerintah bisa berlaku dalam waktu yang lama. Bukan sekedar menunda sementara dan akan diberlakukan lagi dalam waktu dekat. Karena pada dasarnya tarif yang berlaku sekarang sudah cukup memberatkan.
“Sejak awal isu ini berkembang, PKS sudah secara tegas menyatakan menolak. Bagi kami persoalan tarif listrik harus dihitung secara cermat karena akan berdampak terhadap banyak hal. Bukan hanya berdampak pada biaya rumah tangga tapi juga pada industri,” tegas anggota Komisi VII DPR-RI ini.
Sebelumnya dalam Rapat Kerja antara Komisi VII DPR-RI dengan Menteri ESDM (27/11), Mulyanto meminta Pemerintah menunda kenaikan tarif listrik. Mulyanto mendesak Pemerintah lebih memprioritaskan efisiensi dan mendata ulang jumlah pelanggan listrik rumah tangga mampu golongan 900 VA (RTM). Dari data yang terbarui tersebut baru kita hitung besaran yang perlu disediakan oleh Pemerintah.
Permintaan Mulyanto tersebut menjadi salah satu keputusan hasil Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM.
