Jakarta (4/7) – Terkait anggaran subsidi BBM jenis Pertalite, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah transparan dan jujur kepada masyarakat.
Pemerintah harus dapat menjelaskan kemana alokasi anggaran subsidi BBM tersebut disalurkan ketika harga minyak dunia terus anjlok namun harga jual Pertalite masih tetap seperti sekarang.
Mulyanto menilai argumentasi Pemerintah baru dapat menurunkan harga BBM bersubsidi bila harga minyak dunia mencapai harga USD65 per barel sangat tidak logis. Ia berpendapat itu adalah logika pedagang bukan logika negarawan.
“Sebelumnya Dirjen Migas menyatakan, Pemerintah akan mempertimbangkan untuk menurunkan harga jual BBM Pertalite bila harga minyak mentah dunia sudah berada di posisi USD65 per barel. Alasannya harga minyak USD65 per barel itu setara dengan harga keekonomian Pertalite yang Rp10.000 per liter.
Menurut saya logika tersebut kurang tepat karena faktanya harga Pertalite Rp10.000 per liter ditetapkan saat harga minyak dunia sebesar USD120 per barel (September 2022).
Dengan anjloknya harga minyak mentah dunia dan dengan harga BBM bersubsidi yang dipertahankan tetap maka otomatis terjadi penghematan dana subsidi BBM,” terang Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI menambahkan kalau dana subsidi itu dikembalikan untuk mensubsidi harga BBM maka logikanya harga BBM bersubsidi seharusnya turun sebesar 30 – 40 persennya menjadi sekitar Rp6.500 per liter.
“Jadi turunnya harga BBM bersubsidi tidak harus menunggu hingga harga minyak dunia setara dengan harga keekonomian Pertalite, yakni USD65 per barel.
Yang menjadi pertanyaan adalah hasil penghematan dana subsidi BBM sekarang ini dilarikan kemana?
Pemerintah harus jujur. Jangan membohongi rakyat dengan logika pedagang. Apakah dana tersebut digunakan untuk mensubsidi mobil listrik atau untuk anggaran pembangunan IKN?
Jadi ini soal political will dan pilihan pemihakan kebijakan Pemerintah. Mau meringankan rakyat miskin atau tidak,” cecar Mulyanto.
Untuk diketahui harga minyak dunia WTI Crude hari ini adalah sebesar USD 70 per barel untuk kontrak bulan Agustus (Rabu 4/7).
Berita Pak MUL Lainnya
