PKS: Presiden Agar Segera Terbitkan Surpres

PKS: PRESIDEN AGAR SEGERA TERBITKAN SURPRES

Jakarta (12/7).  Semestinya Presiden segera menerbitkan Surat Presiden (Surpres) terkait RUU HIP.  Tidak harus menunggu jatuh tempo tanggal 20 Juli 2020, karena aspirasi penolakan masyarakat yang sudah sangat meluas.  Kini bola RUU HIP ini ada di istana bukan di senayan lagi.  Demikian dikatakan Mulyanto, yang Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.

Ditambahkannya, setelah diserahkan oleh DPR RI, maka bola RUU HIP, yang merupakan RUU inisiatif DPR, ini ada di tangan Presiden. Dan menurut amanat UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka paling lama 60 hari sejak itu, Presiden sudah harus membuat Surat Presiden (Surpres) tentang penunjukan Menteri yang mewakilinya dalam pembahasan RUU HIP serta DIM (daftar inventarisasi masalah), yang diperkirakan jatuh pada tanggal 20 Juli 2020.

Sampai hari ini, kata Mulyanto, Presiden belum mengirimkan Supres tersebut ke DPR. Bahkan saat bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7) Presiden Jokowi menegaskan pemerintah masih melakukan kajian terhadap RUU HIP tersebut.

“Jadi tidak benar kalau ada Menteri yang bilang Pemerintah menunda apalagi menolak RUU HIP ini.

Itu hanya statemen PHP, lips servis, yang tidak berdasar.  Nyatanya, Presiden mengakui sendiri belum mengambil sikap apa-apa,” jelas Mulyanto.

“Semestinya Pemerintah bersikap lugas dan aspiratif, tidak harus menunggu jatuh tempo terhadap RUU HIP yang sudah sangat luas mendapat penolakan publik ini: mulai dari MUI dan ormas-ormas Islam besar; para tokoh agamawan; para tokoh purnawirawan TNI-Polri; para cerdik-cendekia akademisi pengajar Pancasila; para Guru Besar yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia; ormas-ormas kepemudaan, keagamaan maupun kebangsaan; para tokoh dan ulama di berbagai daerah,” tandas Mulyanto.

Mulyanto mengajak dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemerintah dan masyarakat untuk fokus berkonsentrasi pada upaya penanggulangan musibah ini.  Bukan yang lain.

Jangan ganggu fokus penanggulangan covid-19 ini dengan hal-hal yang tidak penting dan mendesak. Apalagi kalau sampai memaksa masyarakat demo turun ke jalan secara bergerombol untuk menyamaikan aspirasi lagi.

“Ini akan makin mempersulit upaya penanggulangan pandemi yang tengah kita hadapi.

Aspirasi penolakan masyarakat terhadap RUU HIP ini sudah disampaikan secara luas dan mendalam. Tinggal kemauan Pemerintah untuk bersikap tegas dan formil.  Tidak plin-plan atau mengulur waktu.

Kita harus sama-sama menjaga, agar pandemi Covid yang diiringi dengan pandemi ekonomi ini, tidak meningkat menjadi pandemi politik.

Pandemi multidimensi seperti ini harus kita cegah,” tukas anggota Badan Legislasi DPR RI ini.

Total Views: 326 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

DPR Dukung Kapolri Tangkap Ismail Bolong

Jakarta (25/11) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengapresiasi langkah proaktif Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, yang memerintahkan jajarannya menangkap oknum pelaku beking penambangan liar.

Festival Bojong Nangka Tahun ke-2

Info Dapil Pak MUL hadir dalam Festival Bojong Nangka Ke-2 tahun 2022. Festival yang diisi dengan berbagai kegiatan kesehatan, termasuk peresmian Rumah Sehat DPC PKS

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng