PKS: Penerapan Darurat Sipil Bukti Pemerintah Tidak Peduli Aspirasi Rakyat

Penerapan-Darurat-Sipil-Bukti-Pemerintah-Tidak-Peduli-Aspirasi-Rakyat

Tangerang (31/3) – Wakil Ketua FPKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menyayangkan sikap Pemerintah menerapkan darurat sipil untuk menanggulangi persebaran Covid 19.

Harusnya Pemerintah menetapkan status karantina lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan menggunakan Undang-Undang ini maka Pemerintah wajib menanggung kebutuhan hidup dasar masyarakat yang berada di wilayah karantina.

“PKS menolak penerapan darurat sipil yang ditetapkan Presiden Jokowi, Senin (30/3). Keputusan tersebut tidak tepat dan terkesan mengabaikan kepentingan rakyat, dan lebih menekankan pada pendekatan keamanan (security approach) ketimbang pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Indonesia akan dicatat sebagai negara terburuk dalam penanganan wabah Covid 19. Negara lain sibuk berlomba memberi pelayanan terbaik kepada rakyatnya, di negara ini rakyat dibiarkan di rumah tanpa jaminan pangan,” tegas Mulyanto di sela acara pembagian masker dan hand sanitizer di Kota Tangerang.

Mulyanto menyebut, Amerika saja menyediakan anggaran Rp 35.000 triliyun untuk mengatasi dan membantu rakyat selama masa karantina. China menyiapkan Rp 143 triliyun, India Rp 314 triliyun, Philipina Rp 216 triliyun dan Malaysia Rp 916 triliyun.

“Ini Indonesia, negara Pancasila yang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan secara nyata, bahwa tujuan dari didirikannya Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, malah abai terhadap tuntutan rakyat,” sindir anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Lingkungan Hidup.

Untuk itu PKS, menurut Mulyanto, menolak kebijakan darurat sipil yang ditetapkan Pemerintah. Bersama elemen bangsa lainnya, PKS akan mengupayakan tindakan politik agar keputusan ini dibatalkan.

“Sebab keputusan ini tidak tepat di tengah kondisi darurat jutaan nyawa rakyat,” tandas Mulyanto.

Total Views: 258 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

DPR Dukung Kapolri Tangkap Ismail Bolong

Jakarta (25/11) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengapresiasi langkah proaktif Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, yang memerintahkan jajarannya menangkap oknum pelaku beking penambangan liar.

Festival Bojong Nangka Tahun ke-2

Info Dapil Pak MUL hadir dalam Festival Bojong Nangka Ke-2 tahun 2022. Festival yang diisi dengan berbagai kegiatan kesehatan, termasuk peresmian Rumah Sehat DPC PKS

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng