PKS: Pembatasan Distribusi Gas LPG 3 KG Jangan Sampai Menyusahkan Masyarakat

Program Cash Back Pertamina Tidak Adil

Jakarta – Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dengan matang persoalan teknis rencana pembatasan pendistribusian gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Jangan sampai pemberlakuan kebijakan tersebut malah akan menyulitkan masyarakat.

Demikian tanggapan Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, atas rencana Pemerintah membatasi pendistribusian gas LPG 3 kg mulai tahun 2023.

Ia menyebut Pemerintah harus memastikan lebih dulu akurasi basis data yang akan digunakan untuk pembatasan distribusi LPG 3 kg itu. Jangan sampai ada masyarakat miskin yang malah tidak terdata.

“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar pembatasan pendistribusian LPG 3 kg memang benar-benar efektif dan akurat sehingga tidak menyulitkan masyarakat,” kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan di satu sisi memang rencana pembatasan distribusi ini harus dilaksanakan. Mengingat beban APBN saat ini cukup berat. Apalagi ketika harga LPG internasional dan nilai tukar USD melambung.

Selain itu pembatasan ini juga perlu dilakukan agar penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran.

Persoalannya adalah pada pendataan. Ini masalah serius karena data Pemerintah berbeda-beda. Apalagi sekarang akan menggunakan data baru yakni data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Ia menyarankan sebaiknya Pemerintah melakukan sinkronisasi data dengan data-data yang telah ada yang selama ini dipakai secara akurat, baru melaksanakan uji coba terbatas lebih dahulu. Kemudian dievaluasi sebelum memberlakukan kebijakan ini secara luas. Jangan serta-merta diterapkan.

“Ini bisa kacau di masyarakat,” ujar Mulyanto.

Ia minta Pemerintah bertahap dan konsisten dalam menerapkan kebijakan ini. Jangan seperti pembatasan BBM yang menggunakan MyPertamina yang akhirnya maju-mundur, dan malah tak terdengar lagi beritanya hari ini.

“Bagusnya dimulai dahulu dengan pembatasan BBM, agar tepat sasaran. Kalau sukses baru dilanjutkan untuk distribusi LPG. Ini perlu sinkronisasi dan persiapan yang matang. Apalagi kita tengah memasuki tahun politik. Jangan sampai menimbulkan kebisingan baru yang tidak perlu,” tandasnya.

Berita Pak MUL Lainnya

https://politik.rmol.id/read/2022/12/16/557295/dinilai-cacat-hukum-pks-desak-pemerintah-selesaikan-dim-ruu-ebt

Total Views: 2417 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng