PKS: Mustahil Kendalikan Inflasi Kalau Pemerintah Masih Berpikir Untuk Menaikan Harga BBM Bersubsidi

Jakarta (17/8) – Anggota FPKS MPR RI, Mulyanto, pesimistis target inflasi 3,3 persen di tahun 2023 dapat terwujud bila Pemerintah menaikan harga BBM.

Menurutnya kenaikan harga BBM akan mempengaruhi kenaikan semua harga bahan pokok sehingga secara umum akan berdampak pada inflasi.

Demikian disampaikan Mulyanto menanggapi Pidato Presiden Jokowi dalam Pengantar APBN 2023 pada Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (16/8/2022) di Jakarta.

Mulyanto minta Pemerintah jangan pernah sekali-kali berpikir untuk menaikan harga BBM bersubsidi bila memang sungguh-sungguh ingin mengendalikan inflasi di tahun 2022 dan menargetkan inflasi di tahun 2023 sebesar 3.3 persen.

Menurut Mulyanto, mustahil target inflasi Pemerintah di tahun 2023 tersebut dapat dicapai kalau Pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar.

Karena menurutnya, kenaikan harga BBM bersubsidi memiliki pengaruh kuat dan efek berantai pada kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya secara luas.

Bahkan menurut laporan BPS, kenaikan harga BBM dan LPG non subsidi saja ternyata memiliki andil yang signifikan bagi kenaikan tingkat inflasi di bulanJuli 2022 lalu. Jadi apatah lagi pengaruh inflasi dari BBM bersubsidi.

Menurut Mulyanto, bila Pemerintah nekat maka diperkirakan tingkat inflasi akan semakin tidak terkendali, akan menggerus daya beli masyarakat dan membuat mereka semakin menderita.

“Sekarang saja, inflasi tahunan di bulan Juli 2022 sudah mencapai 4,94 persen, yang merupakan rekor inflasi tertinggi sejak bulan Oktober 2015.

Bagaimana mungkin kita menurunkan tingkat inflasi ini menjadi 3.3 persen di tahun 2023 kalau Pemerintah masih punya niat untuk menaikan harga BBM bersubsidi,” tanya Mulyanto.

Mulyanto menambahkan yang penting dilakukan Pemerintah ke depan adalah melaksanakan penghematan dan menyetop proyek-proyek yang tidak penting dan urgen seperti proyek Ibu Kota Negara baru atau Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Apalagi sebagaimana dilaporkan Presiden Jokowi pada Semester Satu tahun 2022 ini APBN surplus sebesar Rp 106 triliun dan neraca perdagangan selama 27 bulan beturut-turut surplus sebesar 364 triliun. Penerimaan negara ini tentu dapat digunakan untuk menambah bantalan subsidi BBM.

Untuk diketahui, Pemerintah, sebagaimana dilaporkan Presiden Jokowi dalam Pidato Pengantar APBN tahun 2023, Selasa (16/8) di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta menargetkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 sebesar 5.3 persen, ICP sebesar 90 dolar Amerika per barel, kurs dolar sebesar Rp 14.700 dan inflasi sebesar 3,3 persen.

Berita Pak MUL lainnya

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/rgqf86428

Total Views: 1657 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng