PKS Minta Pemerintah Awasi Ketat Realisasi Kuota BBM Bersubsidi

Jakarta (5/8) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pertamina membuka data realisasi kuota BBM bersubsidi tahun 2022. Karena dirinya heran beberapa minggu belakangan masyarakat melaporkan banyak SPBU yang tidak dapat melayani pembelian BBM bersubsidi dengan alasan habis.

Padahal, kuota Pertalite untuk tahun 2022 adalah sebanyak 23,05 juta kiloliter. Sedangkan kuota solar tahun 2022 adalah sebesar 15 juta kiloliter.

Karena itu Mulyanto minta Pertamina menjelaskan secara gamblang kepada DPR kondisi cadangan BBM bersubsidi yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat berspekulasi macam-macam sehingga menimbulkan gejolak yang mengkhawatirkan.

“Sekarang saja dikabarkan cadangan operasional BBM Pertamina tinggal 15 hari, dari yang seharusnya 20-30 hari. Akibatnya, di beberapa tempat mulai ada berita tentang antrean BBM,” kata Mulyanto.

“Karena itu DPR merasa perlu mendengar penjelasan resmi Pertamina terkait cadangan BBM bersubsidi tersebut,” imbuhnya.

Mulyanto minta Pertamina tidak mengambil tindakan sepihak dengan melakukan pembatasan cadangan operasional di masing-masing SPBU secara diam-diam. Sehingga ujung-ujungnya menimbulkan antrean kendaraan pelanggan BBM.

Apalagi setelah adanya kenaikan harga BBM non subsidi jenis Dexlite, diperkirakan tidak sedikit pelanggan yang bermigrasi dari BBM non subsidi ini ke BBM subsidi jenis solar.

Setelah sebelumnya juga terjadi migrasi pelanggan Pertamax ke BBM bersubsidi jenis Pertalite, karena kenaikan harga Pertamax tersebut.

“Kalau ini terjadi, maka akan menambah kebisingan ruang publik di saat menjelang tahun politik seperti sekarang ini,” terang Mulyanto

Di sisi lain, Mulyanto minta Pemerintah mengkalkulasi secara matang kebutuhan BBM bersubsidi di tahun 2022, baik solar maupun Pertalite.

Ditambahkannya, Pemerintah harus mengawasi dan mengendalikan realisasi kuota BBM tahun 2022. Jangan sampai cadangan BBM bersubsidi tahun 2022 habis di tengah jalan.

Menurutnya, Pemerintah harus dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan agar kelangkaan BBM bersubsidi tidak terjadi.

“Apalagi sekarang terjadi peningkatan mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid1-9 serta migrasi pelanggan BBM non-subsidi menjadi pelanggan BBM bersubsidi. Dikhawatirkan kuota BBM bersubsidi tahun 2022 ini sudah habis di bulan Oktober-November 2022,” terang Mulyanto

Mulyanto mendesak Pemerintah segera memutuskan opsi penambahan kuota BBM bersubsidi dan menyediakan alokasi anggarannya, agar Pertamina dapat menjalankan proses penyediaan BBM secara tepat waktu.

“Kita tidak ingin di akhir tahun 2022 ini terjadi kelangkaan BBM,” tegasnya.

Berita Pak MUL lainnya

https://www.google.com/amp/s/makassar.antaranews.com/amp/berita/414829/anggota-dpr-minta-pemerintah-aktif-susun-strategi-cegah-pertambangan-tanpa-izin

Total Views: 2221 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng