PKS Minta Jokowi Terbitkan Inpres Target Rasio Elektrifikasi 100 Persen

Jakarta (4/10) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah terbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait target elektrifikasi 100 persen di tahun 2022.

Tanpa dukungan inpres Mulyanto menilai target elektrifikasi itu sekedar janji manis atau lip service yang ujungnya tidak dapat direalisasikan.

“Kita sudah dengar target elektrifikasi ini berulang kali. Toh akhirnya mundur lagi dari target yang ditentukan.

Kali ini kita minta Pemerintah serius dengan target tersebut. Karena itu untuk membuktikannya harus dengan inpres. Agar rakyat yakin Presiden sungguh-sungguh soal target elektrifikasi 100 persen ini,” kata Mulyanto.

Dalam Rapat dengan Komisi VII DPR RI, Pemerintah menyampaikan, bahwa pada tahun 2022, rasio elektrifikasi akan mencapai seratus persen. Menanggapi hal tersebut Mulyanto minta, Pemerintah sungguh-sunguh terhadap rencana ini, jangan sekedar janji apalagi PHP.

Untuk itu ia meminta Presiden Jokowi keluarkan inpres. Tidak cukup Dirut PLN atau Menteri ESDM yang menyampaikan hal tersebut ke publik. Karena janji seperti ini bukan yang pertama kali. Sejak dua tahun yang lalu janji-janji ini diputar-ulang terus. Dan ujung-ujungnya tidak terealisasi alias PHP.

“Pemerintah harus sungguh-sungguh mewujudkan keadilan listrik ini. Sudah lebih dari tujuh puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi tetap masih ada desa dan keluarga yang gelap dari listrik. Ini sungguh ketidakadilan dan cermin ketimpangan,” kata Mulyanto saat Rapat Panja Listrik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Gatrik Kementerian ESDM dan Dirut PLN, Rabu, 29/9/2021.

Untuk diketahui, RUPTL 2021-2030 menargetkan rasio elektrifikasi nasional sebesar seratus persen pada tahun 2022. Rasio elektrifikasi diartikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah mendapat aliran listrik terhadap seluruh rumah tangga nasional.

Sekarang ini rasio elektrifikasi sudah mencapai 99.37 persen. Dimana rumah tangga yang belum berlistrik sebanyak 483.012.

Program andalan yang akan digulirkan Pemerintah untuk mewujudkan seratus prosen rasio elektrifikasi nasional adalah program bantuan pasang baru listrik (BPBL) 450 VA bagi keluarga yang terdaftar dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Kemensos atau berada di daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Anggaran program ini disediakan baik melalui dana CSR badan usaha sektor ESDM maupun melalui dana APBN tahun 2022 dengan target 217.946 RT.

Total Views: 901 ,
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

|| RILIS TERBARU

PKS: BUMN Khusus Perlu Diatur dalam RUU BUMN

Jakarta (20/1) – Anggota Badan Legislatif DPR RI dari FPKS, Mulyanto minta proses harmonisasi RUU BUMN mengatur beberapa hal strategis tentang pengelolaan keuangan, perpindahan status

PKS Minta Pemerintah Kembalikan Status Eijkman

Jakarta – Memperhatikan segala dampak negatif yang akan terjadi akibat perubahan status kelembagaan penelitian biologi molekuler Eijkman, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng