Jakarta, (16/12) – Anggota Komisi VII DPR-RI dari FPKS Mulyanto menyesalkan minimnya anggaran survey wilayah potensi eksplorasi yang dialokasikan kepada Badan Geologi, Kementerian ESDM. Padahal hasil survey ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi migas yang saat ini terus menurun.
Harusnya, kata Mulyanto, Pemerintah mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Geologi, Kementerian ESDM dalam hal penelitian, penyelidikan dan pelayanan di bidang sumberdaya geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi, air tanah dan geologi lingkungan, serta survei geologi.
Hal tersebut disampaikan Mulyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Badan Geologi Kementerian ESDM, Senin (16/12), di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta.
“Saat ini kita sangat perlu adanya sumur-sumur minyak baru untuk meningkatkan kapasitas produksi migas. Dan itu baru bisa kita laksanakan jika ada hasil survey yang akurat. Terus bagaimana kita bisa survey kalau anggarannya tidak disediakan,” tegas Mulyanto.
Mulyanto menyebutkan saat ini harus ada upaya yang masif untuk mengatasi persoalan defisit transaksi perdagangan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan produksi migas. Saat ini lifting minyak terus menurun. Salah satu penyebabnya karena usia sumur eksplorasi sudah tua. Untuk itu perlu dicari sumur-sumur baru.
“Peran Badan Geologi Kementerian ESDM ini sangat penting. Seharusnya Pemerintah bisa memaksimalkan peran Badan Geologi Kementerian ESDM sebagai bagian tak langsung dari upaya memperbaiki kondisi transaksi neraca perdagangan,” tegas Mulyanto.
FPKS, menurut Mulyanto, sangat fokus terhadap perbaikan kondisi defisit transaksi perdagangan ini. FPKS mendorong Pemerintah memaksimalkan semua fungsi kelembagaan agar bisa menstabilkan neraca perdagangan dalam posisi yang positif.
