Jakarta (11/6) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menyambut baik hasil rapat penetapan asumsi makro RAPBN 2022 sektor ESDM, Kamis, 10/6/2021. Pasalnya, usulannya agar Pemerintah menaikan besaran volume subsidi gas melon 3 kg untuk tahun anggaran 2022 disetujui.
Sebelumnya FPKS mendesak Pemerintah meningkatkan volume subsidi gas 3kg menjadi 7,50 hingga 8,00 juta metrik ton dari usulan Pemerintah yang hanya 7,40 hingga 7,50 juta metrik ton. Usulan ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI dari FPKS, Mulyanto dalam rapat pembahasan asumsi makro RAPBN 2022.
“Kami menyambut baik hasil hasil rapat tersebut karena salah satu usulan kami agar Pemerintah menaikan anggaran subsidi gas melon disetujui. Angka yang ditetapkan ini persis sesuai dengan usulan kami.
Ini tentunya dimungkinkan karena dukungan dari fraksi-fraksi lain. Hasil ini merupakan salah satu bentuk perjuangan bagi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19 yang belum usai,” kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan berdasarkan pengamatan lapangan, masih banyak masyarakat miskin yang belum menerima gas melon 3 kg subsidi ini. Belum lagi harga yang harus dibayar masih jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan Pemerintah. Salah satu sebabnya karena ada penyimpangan penyerapan oleh mereka yang tidak berhak.
Data subsidi gas melon 3 kg tahun 2020 terserap sebesar 7.14 juta metrik ton. Sedangkan untuk tahun 2021 APBN menganggarkan subsisi gas melon 3 kg sebesar 7.5 juta metrik ton yang diperkirakan terserap lebih dari 95%-nya.
“Sebenarnya kebutuhan masyarakat lebih dari itu kalau kuota ini dibuka. Terbukti dengan munculnya isu kelangkaan dan melonjaknya harga gas melon 3 kg di lapangan.
Karenanya Pemerintah cq. Kementerian ESDM harus meningkatkan sistem pengawasan barang bersubsidi (barang dalam pengawasan) ini. Kalau memang serius ingin menata pengelolaan subsidi ini,” imbuh Wakil Ketua FPKS Bidang Industri dan Pembangunan ini.
Selain itu Mulyanto menambahkan kuota ini perlu ditingkatkan agar tidak ada lagi kelangkaan gas melon 3 kg di masyarakat.
“Kami sangat mendukung pemberian subsidi yang tepat sasaran bagi mereka yang tidak mampu, karena berbagai anggaran subsidi yang telah digulirkan masih dibutuhkan masyarakat. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 masih belum berakhir dan ekonomi masyarakat masih belum pulih,” ujarnya.
Menurut Mulyanto, dirinya tidak sepakat dengan pandangan, bahwa subsidi untuk masyarakat itu hanya pemborosan, karenanya secara bertahap harus dihapuskan. Justru sebaliknya Pemerintah harus selalu memberikan pemihakkan kepada masyarakar yang tidak mampu, yakni mereka yang terpinggirkan akibat proses pembangunan yang belum ideal. Pembangunan mestinya mampu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk diketahui, dari hasil Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM diputuskan asumsi makro sektor ESDM, bahwa: ICP 55-70 USD/barel; Lifting migas 1.736-1.950 ribu BOEPD; volume subsidi BBM 14.80-15.58 juta KL; volume subsidi LPG 3 kg 7.50-8.00 juta M ton; subsidi tetap minyak solar 500 rupiah/liter; dan subsidi listrik sebesar 39,50 atau 61,83 triliun Rupiah (berbasis verifikasi data).
