Serpong (24/4) – Dalam masa darurat Covid 19 seperti sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta mempermudah proses perizinan penggunaan insinerator limbah padat serta kiln pabrik semen sebagai tempat pembakaran limbah medis alat pelindung diri (APD) Covid 19. Izin yang selama ini hanya boleh dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat sebaiknya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
Insinerator adalah sarana untuk membakar limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang biasanya tersedia di rumah sakit. Sementara kiln adalah sarana pemanas bersuhu optimal yang ada di pabrik semen.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta Pemerintah segera membuat prosedur baru tentang izin pemanfaatan insinerator dan kiln untuk menanggulangi peningkatan jumlah limbah APD Covid 19. Jangan sampai lonjakan jumlah limbah berbahaya tersebut menjadi masalah baru di saat negara sedang gencar menanggulangi Covid 19.
“KLHK jangan menggunakan pendekatan business as usual di tengah kondisi krisis seperti sekarang ini. Harus ada terobosan perizinan yang mempemudah dan mempercepat proses pembakaran limbah medis APD yang sudah menumpuk ini di RS rujukan Covid-19.
Jangan seperti sekarang ini dimana perizinan bersifat sentralistik sehingga menghambat proses penanganan limbah medis Covid-19,” ujar Mulyanto.
Meski prosedur perizinan dibuat lebih sederhana, Mulyanto tetap minta proses penilaian aspek keselamatan lingkungan tetap dijaga. Mulyanto hanya minta proses izin yang selama ini dilakukan di pusat dapat dilakukan di tingkat provinsi. Sebab rumah sakit yang menjadi rujukan Covid 19 ada di bawah kordinasi provinsi masing-masing.
Sebelumnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati memperkirakan akan terjadi penambahan limbah Covid 19 secara masif. Sebab dari 132 rumah sakit rujukan Covid 19 baru 20 saja yang memiliki insinerator berizin.
Atas dasar informasi tersebut Mulyanto minta Pemerintah segera menambah jumlah insinerator berizin. Jika untuk mendapatkan izin tersebut harus ada alat tambahan berstandar maka selayaknya Pemerintah menyediakan kekurangan tersebut.
Tambahan insinerator ini sangat penting. Jangan sampai tumpukan limbah Covid 19 akan menjadi sumber persebaran baru yang mengorbankan kepentingan masyarakat.