Pelajaran Dari Kasus Kebakaran Cilacap, PKS: Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Kilang BBM, Jangan Kalah Dengan Mafia Impor

Jakarta (16/11) – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Pemerintah belajar dari kasus kebakaran di Kilang Cilacap, Sabtu, 13/11/2021. Menurutnya Pemerintah harus serius mengevaluasi kebijakan perkilangan BBM nasional.

Hal ini penting agar ada jaminan yang memadai kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

“Ini bukan hanya soal perawatan kilang dan penjagaan asset strategis serta cadangan migas nasional namun yang utama adalah soal ketahanan energi nasional,” kata Mulyanto.

Mulyanto menyebutkan Pemerintah tidak boleh membiarkan kasus kebakaran kilang seperti ini menjadi modus mafia impor migas untuk menaikan kuota impor. Apalagi saat ini upaya membangunan kilang sangat lambat maka dalih mafia impor BBM untuk mendapatkan tambahan kuota semakin kuat.

“Pemerintah harus bisa memastikan operator migas menjalankan kebijakan usaha kilang ini secara benar. Kita tidak bisa menyerahkan “cek kosong” kebijakan perkilangan kepada operator migas begitu saja, karena terbukti dalam satu tahun sudah ada 3 kejadian kebakaran kilang BBM dan dua kali terjadi di tempat yang sama.

Sementara itu hampir 25 tahun sejak pengoperasian Refinery Unit (RU) VII Kasim di Papua pada tahun 1997, praktis tidak ada pembangunan kilang baru,” lanjut Mulyanto.

Seperti diketahui sebelumnya Pertamina berencana mengembangkan kilang-kilang yang ada dan menambah 2 kilang baru, yakni Kilang Tuban dengan kapasitas terpasang 300 ribu bph (barel per hari) dan Kilang Bontang.

Namun hingga saat ini realisasinya belum meyakinkan. Pembangunan Kilang Tuban terus molor, sedang pembangunan Kilang Bontang dibatalkan karena kekurangan lahan.

“Hari ini dari total 6 buah kilang yang ada Pertamina mampu menghasilkan BBM sebanyak 850 – 950 ribu bph, dimana kontribusi RU IV Cilacap (operasi sejak tahun 1974) adalah yang terbesar, yakni 58 % dari total produksi kilang Pertamina, atau 548 ribu bph.

Dengan kebutuhan BBM hari ini yang sebesar 1.6 juta barel, maka praktis kekurangannya sebesar 800 ribu bph dipenuhi dari impor,” jelas Mulyanto.

Data BPS menunjukkan bahwa impor BBM olahan tersebut mendominasi defisit transaksi migas kita sebesar 7 milyar USD ditahun 2020.

Pada tahun 2050 Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan BBM nasional mencapai 4 juta bph. Sehingga diperkirakan impor BBM dan defisit tarnsaksi berjalan dari sektor migas ini akan terus meroket dan membahayakan ketahanan energi nasional.

“Karenanya Pemerintah harus serius menangani soal perkilangan BBM ini. Termasuk juga kilang untuk produksi petrokimia dan diversifikasi produk batubara.

Semakin hari, soal ini semakin kritis dan mendesak. Pemerintah tidak boleh kalah dari mafia impor minyak,” tandas Mulyanto.

Sumber Foto : antara news

Total Views: 969 ,
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on print
Print

|| RILIS TERBARU

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng