Jakarta (8/2) – Pemerintah diminta tidak tergesa-gesa membeli saham PT. Vale bila harga yang ditawarkan masih tinggi. Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menyebut Pemerintah tidak perlu menargetkan pembelian saham ini harus tuntas sebelum pemilu. Sebab, selain tidak ada aturan yang menargetkan kapan pembelian saham PT. VALE harus dilakukan, memaksa membeli saham sebelum pemilu justru mengundang kecurigaan.
“Nanti bisa dikait-kaitkan dengan dana kampanye. Ini kan jadi kontra produktif,” ujar Mulyanto.
Ia berpikir jangan-jangan ada pihak tertentu yang punya kepentingan terhadap jual beli saham PT. Vale ini.
“Pembelian saham ini tidak ada sangkut pautnya dengan pemilu. Jadi Pemerintah tidak harus mengejar target masalah ini selesai sebelum pemilu. Saya rasa tidak ada kaitannya,” ujar Mulyanto.
Ia menilai kedudukan Pemerintah dalam transaksi ini sangat diuntungkan. Karena bila proses jual beli ini belum disepakati hingga batas akhir izin operasi PT. Vale berlaku maka dengan sendirinya kawasan penambangan tersebut kembali kepada negara. Dan itu malah memudahkan Pemerintah untuk menjadi pemegang saham mayoritas di kawasan penambangan yang sebelumnya dikelola PT. Vale.
“Karena itu Pemerintah jangan terlalu nafsu dengan tawaran dari PT. Vale. Karena semakin murah saham yang ditawarkan semakin menguntungkan kita.
Kalau memang tidak menguntungkan kita saya minta Pemerintah sebaiknya tidak memperpanjang izin Vale,” tegasnya.
