Mulyanto Minta Pemerintah Aktifkan Kembali Operasional Pertambangan di Blok Mandiodo

Jakarta (25/1) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah mengaktifkan kembali kegiatan tambang nikel di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang sebelumnya ditutup karena adanya kasus korupsi.

Mulyanto minta proses pengusutan kasus tersebut harus dipercepat agar ada kepastian hukum bagi pelaku korupsi sehingga perusahaan tempat bekerja ratusan masyarakat dapat kembali beroperasi.

Mulyanto menegaskan hal itu perlu dilakukan agar kegiatan ekonomi dapat kembali hidup dan masyarakat memiliki kesempatan mendapat penghasilan.

Bukan seperti sekarang di mana kegiatan ekonomi seolah terhenti sehingga mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan di sekitar lokasi tambang meningkat drastis.

Sebelumnya diberitakan oleh Anggota Ombidsman RI, Hery Susanto bahwa penghentian kegiatan di sekitar tambang nikeĺ Blok Mandiodo menimbulkan keresahan di masyarakat.

Masyarakat mengeluhkan kebijakan penutupan tambang tersebut karena mata pencahariannya hilang. Sementara untuk berdagang dan bertani sudah tidak mungkin karena kondisi lingkungan yang sudah berubah.

Karena itu Ombudsmen merekomendasikan kepada Kementerian ESDM agar mengaktifkan kembali pertambangan tersebut dengan catatan perlu dilakukan evaluasi terhadap standar operasional prosedur perusahaan.

“Saya mendesak pihak terkait agar dapat membuka kembali izin tambang ini. Proses hukum kasus blok tambang ini harus segera diselesaikan, jangan berlama-lama sehingga merugikan perekonomian masyarakat.

Saya juga mendapat info, adanya perusahaan smelter yang mengimpor nikel ore dari negara tetangga karena penutupan sementara blok ini,” kata Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah mengoptimalkan upaya hukum dan upaya ekonomi masyarakat terkait tambang ini dengan sebaik-baiknya agat masyarakat tidak mengalami kesulitan seperti sekarang.

Pemerintah harus memikirkan nasib masyarakat yang mengalami kesulitan akibat kebijakan penutupan tambang ini. Pemerintah perlu mendengar keluhan masyarakat yang terdampak agar bisa menghindari masalah yang lebih besar.

Total Views: 1363 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng