Mulyanto Minta Menteri Esdm Jangan Lepas Tangan Soal Izin Tambang Minerba

Jakarta (24/5) – Untuk mengindari kesimpangsiuran proses perizinan tambang minerba pasca terbitnya Perpres No. 55/2022, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Kementerian ESDM aktif melakukan pendampingan di tingkat provinsi.

Kementerian ESDM jangan lepas tangan terkait proses pendelegasian perizinan ini, agar jajaran dinas dapat melaksakan tugas ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Meskipun secara aturan proses perizinan penambangan mineral ini sudah didelegasikan kepada pemerintah provinsi tapi pada tataran teknis Kementerian ESDM harus ikut membantu. Agar pelaksanaan perpres tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang dimaksudkan,” ujar Mulyanto.

Sebelumnya diberitakan para pengusaha penambangan batuan di daerah mengeluh terkait ketidakpastian pelayanan perizinan pertambangan pasca terbitnya Perpres No. 55/2022 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Penambangan Minerba.

Para pengusaha merasa terjadi kesimpangsuran penanganan masalah izin penambangan. Akibatnya operasional penambangan di beberapa daerah terganggu.

“Dalam masa transisi ini harus ada pendampingan dari Pemerintah Pusat agar pendelegasian tersebut dapat berjalan dengan mulus di daerah.

Harus diakui, walau Pemerintah provinsi menginginkan adanya pendelegasian tersebut, namun dalam implementasinya ternyata mereka tidak siap sehingga dikeluhkan penambang batuan. Ini membuat mereka terombang ambing. Selain itu mendorong maraknya tambang tanpa izin,” jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Mulyanto menegaskan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM harus membantu perangkat provinsi agar siap menerima amanat pendelegasian ini, baik dari aspek sistem, personil maupun anggaran.

Di sisi lain gubernur juga agar serius menyiapkan sistem dan perangkat daerahnya, agar pendelegasian ini segera implementatif di daerahnya. Jangan hanya menuntut kewenangan regulasi, tetapi juga harus menyiapkan segala sesuatunya, agar kewenangan perizinan penambangan minerba yang didelegasikan Pemerintah Pusat dapat berjalan dengan baik dalam rangka melayani masyarakat dan mengoptimalkan pembangunan daerah.

Total Views: 1052 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

DPR Dukung Kapolri Tangkap Ismail Bolong

Jakarta (25/11) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengapresiasi langkah proaktif Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, yang memerintahkan jajarannya menangkap oknum pelaku beking penambangan liar.

Festival Bojong Nangka Tahun ke-2

Info Dapil Pak MUL hadir dalam Festival Bojong Nangka Ke-2 tahun 2022. Festival yang diisi dengan berbagai kegiatan kesehatan, termasuk peresmian Rumah Sehat DPC PKS

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng