Mulyanto: Hilirisasi SDA Harus Diganti Industrialisasi

Jakarta (7/7) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah mengembangkan program hilirisasi menjadi industrialisasi sumber daya alam bila ingin terus menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income).

Mulai sekarang Pemerintah harus segera memikirkan tahapan perubahan program hilirisasi menjadi industrialisasi SDA secara terpadu dan terencana untuk menghasilkan barang jadi dan jasa dengan nilai tambah tinggi.

“Industrialisasi SDA harus menjadi penggerak utama (prime mover) pembangunan nasional,” kata Mulyanto menanggapi kabar Bank Dunia yang menyebut Indonesia masuk sebagai negara berpenghasilan menengah atas karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi mencapai 5,3 persen pada 2022 dengan pendapatan per kapita sebesar USD 4.580, naik dari tahun 2021 yang sebesar USD 4.140.

“Jadi kita baru di awal tangga negara Upper-Middle Income. Klasifikasi Bank Dunia untuk negara Upper-middle income adalah pendapatan per kapita antara USD 4,046 dan USD 12,535,” kata Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan untuk menuju negara berpenghasilan tinggi Pemerintah harus terus bekerja keras memacu pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi tersebut mestilah digerakkan oleh sektor industri yang semakin efisien dan padat teknologi dengan SDM yang semakin ahli.

Tahap ini harus dimantapkan terlebih dahulu agar bisa terbentuk landasan bagi tumbuhnya ekonomi berbasis inovasi dan masuk menjadi negara berpenghasilan tinggi.

“Kalau tidak, alih-alih menjadi negara maju, bisa-bisa kita terjebak pada MIT (middle income trap). Terus berada di kotak negara berpenghasilan menengah dengan income per kapita di bawah USD12,535.

Kita harus jujur, sekarang ini industrialiasi kita berada pada kondisi yang oleh para ahli disebut sebagai “deindustrialisasi dini”. Kontribusi sektor industri terhadap PDB menurun, meski belum mencapai puncaknya,” ungkapnya.

Menurutnya program hilirisasi SDA seperti nikel, timah, bauksit, tembaga masih “setengah hati”. Ekspor konsentrat tembaga dari Freeport masih diizinkan meski melanggar UU Pertambangan Minerba. Lalu produk nikel yang diekspor masih berupa barang setengah jadi dengan kandungan nikel rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan Feronikel.

“Kritik IMF atas program hilirisasi SDA, dalam sudut pandang positif, tertuju pada poin ini. Penerimaan negara atas hilirisasi SDA masih minim, ketimbang insentif yang diberikan.

Devisa ekspor memang tinggi, namun uangnya masuk ke investor dan diberitakan diparkir di luar negeri dalam bentuk dolar. Inikan hilirisasi yang tidak berkualitas. Perlu dievaluasi habis-habisan,” terangnya.

Total Views: 1089 ,
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Print

|| RILIS TERBARU

Mulyanto: Pemerintah Jangan Manjakan Freeport

Jakarta (2/12) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, kritik sikap Pemerintah yang dianggap berlebihan pada permintaan PT. Freeport Indonesia (PTFI). Pemerintah dianggap terlalu memanjakan

© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng