Jakarta (29/5) – Setelah lebih dari tiga pekan dibuat kesimpulan rapat kerja bersama antara Pemerintah dan Komisi VII DPR RI, tentang perlunya dilakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi seiring turunnya…

Serpong (22/5) – Hingga rapat pembahasan DIM (daftar inventaris masalah) dimulai, Rabu (20/5) Pemerintah belum mengirimkan surat resmi untuk perbaikan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) ke DPR…

Serpong (19/5) – Fraksi PKS DPR RI secara resmi mengirimkan surat kepada Menteri ESDM meminta agar Pemerintah menurunkan harga BBM. Surat bernomor 114/EXT-FPKS/DPR-RI/V/2020 itu dibuat tanggal 16 Mei 2020 dan…

Serpong (18/5) – Salah satu bagian yang dikritisi Fraksi PKS di DPR RI terhadap RUU Ciptaker adalah penghilangan syarat kewajiban beragama Islam kepada pemilik perusahaan yang ingin menyelenggarakan usaha umroh.…

Serpong (16/5) Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan tindak monopoli harga BBM non-subsidi yang dilakukan lima perusahaan migas. Kelima perusahaan…

Serpong (15/5) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) berpotensi kacaukan sistem jaminan produk halal. Padahal ketentuan pengurusan jaminan produk…