Jakarta (21/9) – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto kritik sikap lamban Pemerintah soal program pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Padahal saat ini, Indonesia
Jakarta (2/6) Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah jangan manjakan perusahaan listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dengan mengorbankan
Jakarta (29/5) – Setelah lebih dari tiga pekan dibuat kesimpulan rapat kerja bersama antara Pemerintah dan Komisi VII DPR RI, tentang perlunya dilakukan penyesuaian harga
Serpong (22/5) – Hingga rapat pembahasan DIM (daftar inventaris masalah) dimulai, Rabu (20/5) Pemerintah belum mengirimkan surat resmi untuk perbaikan draft RUU Omnibus Law Cipta
Serpong (19/5) – Fraksi PKS DPR RI secara resmi mengirimkan surat kepada Menteri ESDM meminta agar Pemerintah menurunkan harga BBM. Surat bernomor 114/EXT-FPKS/DPR-RI/V/2020 itu dibuat
Serpong (18/5) – Salah satu bagian yang dikritisi Fraksi PKS di DPR RI terhadap RUU Ciptaker adalah penghilangan syarat kewajiban beragama Islam kepada pemilik perusahaan
Serpong (16/5) Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mendukung langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan tindak monopoli harga BBM non-subsidi yang dilakukan
Serpong (15/5) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto menilai isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) berpotensi kacaukan sistem jaminan produk halal.
Serpong (14/5) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto mengecam kebijakan Pemerintah yang kembali menaikan iuran BPJS. Menurut Mulyanto kenaikan
Serpong (11/5) – Di tengah penderitaan wabah Covid-19 ini, mestinya rakyat tidak dibebani dengan harga BBM yang tinggi. Apalagi kalau itu digunakan untuk ‘mensubsidi’ Pertamina.
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng