Jakarta (17/9) – Anggota Panitia Kerja (Panja), Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah mencabut klaster pendidikan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sedang dibahas.
Jakarta (15/9) Anggota Badan Legislasi DPR RI dari PKS, Mulyanto, sayangkan keputusan Pemerintah mencabut pasal-pasal terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Migas dalam
Jakarta (11/9) – Terkait pembahasan RUU Cipta Kerja soal pengaturan jaminan produk halal, anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah memisahkan
Jakarta (10/8) Dalam pembahasan RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law, anggota Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto, minta Pemerintah jangan hanya memikirkan kemudahan pemberian izin
Jakarta (5/9) Rencana Pemerintah membentuk BUMN Khusus pengganti SKK Migas mendapat tanggapan dari anggota Badan Legislasi DPR RI, Mulyanto. Menurut Mulyanto pembentukan badan usaha penyelenggara
Jakarta (25/8) Politisi PKS, Mulyanto kritik sikap Pemerintah yang tidak tegas menetapkan keberadaan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas oleh Badan
Jakarta (4/6) – Draft RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sekarang dibahas DPR dinilai sangat minim mengatur soal pengembangan riset dan inovasi. Apa yang tercantum dalam
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng