Jakarta (15/9) Anggota Badan Legislasi DPR RI dari PKS, Mulyanto, sayangkan keputusan Pemerintah mencabut pasal-pasal terkait pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Migas dalam
Jakarta (20/8) Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, kritik isi RUU Cipta Kerja yang menghilangkan peran DPR dalam penentuan besaran tarif dasar
Jakarta (14/8) – Fraksi PKS DPR RI menilai isi RUU Cipta Kerja terkait pengaturan hak dan kewajiban tenaga kerja sangat timpang dan merugikan pekerja. Dalam
Jakarta (11/8) – Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai ketentuan dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja sangat berbahaya bagi dunia pendidikan
Jakarta (8/8) – Salah satu ketentuan kontroversial RUU Cipta Kerja adalah bahwa RUU setebal lebih dari 1.000 halaman itu sangat sentralistik, mencabut kewenangan Pemerintah Daerah
Jakarta (6/8) Fraksi PKS DPR RI menagih janji Pemerintah untuk mencabut klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang dibahas DPR RI. Wakil Ketua Fraksi
Jakarta (22/7) Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS menilai aneh beberapa ketentuan dalam RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP). Salah satunya tentang
Jakarta (20/7) Pelembagaan sosialisasi dan pembinaan Pancasila seperti masa Orde Baru dinilai Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto masih menyisakan trauma negatif di kalangan masyarakat.
Jakarta (17/7) Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menolak upaya Pemerintah mengganti draft RUU HIP dengan RUU BPIP. Menurut Wakil Ketua FPKS
Jakarta (16/7) Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, minta DPR pada masa persidangan ke-5 yang akan datang, menjadwalkan pembahasan pencabutan RUU HIP, yang merupakan
© Copyrights DR. H. Mulyanto, M.Eng